" World Bank Dan Perkebunan Sawit "

Pembangunan perkebunan sawit di Kalimantan barat tidak lepas dari pinsip-prinsip neoliberalisme menyakini bahwa pasar(bebas) dapat membawa kemakmuran kepada Negara-negara yang memperaktekkan konpetisi bebas tanpa campur tangan termasuk pemerintah sekalipun. Logika Neoliberalisme semua pelayanan public termasuk subsidi merupakan pemborosan, dan inefisiensi, Paham ini tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Praktek-praktek neoliberalisme telah masuk pada sistim perkebunan sawit, Hal ini dapat dilihat dari penguasaan tanah untuk usaha begitu luas oleh perseorangan atau sekelompok orang yang sampai 20.000.Ha, dengan tenaga tetap 100-200 orang yang mendapat hak untuk tunjangan tenaga kerja, selainnya tenaga lepas dan musiman, Apalah jadinya 4.000.000. Ha tanah dikuasai oleh pengusaha dan segelintir pemodal, Namun coba bayangkan jika 4.000.000. Ha tanah dibagikan sebanyak 5 Ha perkeluarga,betapa banyaknya jumlah pekerja dan kemakmuran rakyat dan bangsa secara merata di negeri ini.

SAWIT RESAH.
Banyak isu nasional dan internasional terhadap perkebunan sawit terutama tentang pengucuran dana dari Bank-Bank asing, terhambatnya pengucuran dana kredit terhadap perkebunan sawit disebabkan dalam pelaksanaan pembukaan lahar perkebunn telah melanggar aturan, baik itu hukum nasional kita maupun hukum internasional tentang sumberdaya alam.

Berikut ini kami tampilkan berita-berita yang menjadi kemelut bagi Gabungan Pengusahan Kelapa sawit Indonesia, kegelisahan disebabkan karena Worl Bank dan bank luar negeri tidak memberikan pinjaman disebabkan hasil evaluasi perbankan yang mengatakan bahwa perkebunan tidak ramah lingukungan, social, sebelum hal tersebut di dilakukan maka kredit keuangan tidak di berikan.

Ini kami sampaikan beberapa berita secuil konflik yang ada semoga kita dapat memahami secara bijaksana melihat persoalannya, :
1. Media Indonesia.com. Bank Asing Hambat Kredit Sektor Sawit Selasa, 20 April 2010 21:38 WIB. Penulis : Anindityo Wicaksono JAKARTA--MI: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyesalkan adanya upaya penghambatan penyaluran kredit perbankan ke sektor sawit Indonesia berupa upaya pengetatan persyaratan pemberian kredit. Kondisi itu tak lepas dari gencarnya upaya lobi-lobi para NGO internasional bidang lingkungan kepada perbankan asing. Menurut Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono, langkah pengetatan ini mulai ditunjukkan bank-bank asing yang bergabung ke dalam keanggotaan Forum Meja Bundar Perkebunan Sawit Lestari atau RSPO (Roundtable Sustainable on Palm Oil) yang berbasis di Eropa, di antaranya Wold Bank, IFC, HSBC, serta RaboBank. "Mereka menambahkan persyaratan kredit dengan mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ingin mendapat kucuran pinjaman melampirkan bukti sertifikasi dari RSPO," ujarnya di sela diskusi mengenai pembangunan kelapa sawit Indonesia di Jakarta, Selasa (20/4).

2. IFC Hentikan Kredit ke Produsen Minyak Sawit. WASHINGTON. Ada kabar buruk bagi pekebun kelapa sawit yang ingin menggaet dana dari Bank Dunia. Kemarin (10/9), The International Finance Corp (IFC), anak usaha Bank Dunia yang banyak memberikan kredit ke perusahaan swasta, menghentikan sementara kucuran kredit ke perusahaan perkebunan dan produksi minyak kelapa sawit (palm oil) Audit internal terbaru Komisi Ombudsman Bank Dunia memperlihatkan, IFC tidak memiliki strategi spesifik dalam kerjasamanya dengan industri kelapa sawit di Indonesia. Termasuk, penyelesaian masalah sosial, lingkungan dan pemerintahan di negara-negara industri minyak sawit.(sumber Kontan Weekend.co.id.)

3. BPN: Banyak Kebun Sawit Ilegal
Ekonomi / Senin, 2 November 2009 10:11 WIB
Metrotvnews.com, Kuala Lumpur: Badan Pertanahan Nasional menyatakan perusahaan sawit yang membuka lahan di Indonesia tanpa lebih dulu memiliki Hak Guna Usaha (HGU) berarti ilegal. "Hal seperti itu sering terjadi, karenanya harus ada tindakan tegas, menangkap orang-orang perusahaan yang bertanggung jawab melakukan kegiatan ilegal tersebut," kata Direktur Penyelesaian Konflik dan Sengketa Lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Iwan Sulanjana, dalam diskusi panel prapertemuan lanjutan tentang minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil-RSPO) di Kuala Lumpur, Malaysia, belum lama ini.

JANGAN MEMBURU AMBISI
Sebuah episode yang panjang berkenaan cerita perkebunan sawit, hitam dan putih telah tertulis dalam sejarah bangsa ini, kalau cerita tentang baiknya tentu sebuah kebanggaan, namun jika persoalan tersebut berupa kisah buram berupa rusaknya lingkungan, hancurnya hutan, perampasan hak-hak masyrakat, pelanggaran hukum berupa ketdak patuhan perusahan perkebunan sawit terhadap prosudur dan ketentuan hukum yang mengikat mereka.
Para pengusaha seharusnya tidak hanya menuntut haknya, namun kewajiban mereka terhadap masyarakat, Negara dan lingkungan hidup harus sepadan dengan hak mereka memperoleh izin usaha, Namun selama ini Pengusaha perkebunan menutup mata persoalan-persoalan yang harus mereka lakukan sebagai maksut Undang-undang dan rasa kemanusiaan disekitarnya, Terutama persoalan kesejahteraan bagi masyarakat, menghormati penolakkan masyarakat terhadap sawit.

Semoga saja dengan ada krisis keuangan pada perkebunan sawit hendaknya melakukan intropeksi diri dan perbaikan usaha perkebunan lebih humanisme, Ini bukan akhir terhentinya bank-bank luar negeri memberikan dana, namun suatu respon permintaan atas pengelolaan perkebunan Kepala Sawit yang menyimpang selama ini.


Pontianak Kalimantan Barat
8 May 2010(10:33)
Penulis

Firanda
Kontak Rakyat Borneo