A. Peradilan Kalbar
Peradilan Kalimantan barat merupakan peradilan yang mempunyai keunikan tersendiri dari peradilan di seluruh Indonesia, ini berhubungan dengan kasus yang di tangani pengadilan sesuai kejahatan, Potensi kejahatan di Kalimantan baik bersifat kewilayahan maupun internasional, banyak kasus tersebut hendaknya memerlukan kesiapan serta Profesionalisme para hakim dan jajarannya temasuk kepolisian dan kejaksaan.
Pembenahan imprastruktur bangunan dan ruang persidangan khususnya di pengadilan kalbar telah memadai, penambahan ruang sidang di pengadilan kota Pontianak mensiratkan akan kesiapan pengadilan dalam mempersidiangkan kasus-kasus pidana dan perdata yang kian hari semakin menumpuk.
Banyak harapan pada peradilan kalbar untuk menerapkan hukum dan menegakkan keadilan yang selama ini jauh perasaan keadilan masyarakat. Kini menjadi pekerjaan rumah bagi institusi pengadilan untuk menyakinkan dan membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu dan tebang pilih, bukti kepercayaan masyarakat ini akan di lihat dari setiap keputusan majelis hakim kalbar yang berpihak kepada kebenaran dan hukuman mampu membuat jera pelaku kejahatan.
B. Dekandensi Peradilan Kalbar.
Dalam peran pemerintah menggalakkan pemberantas mafia peradilan, pengadilan negeri kalbar mengalami kemerosotan terhadap penangan kasus kejahatan khususnya kasul illegal logging dan korupsi, fakta ini dapat dilihat banyak keputusan pengadilan yang membebaskan pelaku kejahatan illegal logging dan koruptor dengan vonis bebas dan hukuman ringan terhadap mereka.
Namun kelemahan terhadap vonis ini juga berkaitan dengan peran kepolisian dan kejaksaan yang membuktikan kejahatan tersebut sangat lemah, ini terkait peran dari mafia peradilan di kalbar begitu kuat dan mampu mempengaruhi oknum pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Seolah-olah bahwa kejahatan adalah urusan Negara dan pemerintah saja, namun akibat kejahatan tersebut masyarakat yang di rugikan.
Kita masyarakat kalbar masih tetap bersabar sampai keadilan tegak di bumi pertiwi ini, Kenyataan pahit akibat keputusan dan prilaku aparat peradilan hanya mampu di disikapi sekedar mengutuk saja, Di tengah persoalan ini, ternyata mengakibatkankan mengentalnya intervensi politik dan menguatnya rasa kesukuan di kalbar, jangan heran jika setiap persoalan kerusuhan di kalbar bermuara dari pertikaian atau perbuatan pidana yang menyinggung rasa keadilan masyarakat.
C. Pembenahan Pengadilan
Bahwa peradilan yang di rasakan sekarang ini telah masuk kepada nilai dan rasa penjiwaaan masyarakat khususnya rasa keadilan, tercabiknya tatanan sosial dan rasa keadilan harus di sikapi oleh parat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan kalbar dengan serius, ada beberapa hal musti dilakukan sebagai berikut:
1. Adanya pengawasan terhadap Hakim-Hakim oleh Pengadilan tinggi Kalbar, dengan harapan supaya prilaku hakim sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, Hukuman terhadap oknum hakim agar lebih tegas dan berat sesuai beban penyimpangan mereka, jika tidak maka hakim-hakim tidak ada yang berubah, termasuk bagian mafia peradilan.
2. Pengadilan Kalbar hendaknya lebih tranparan dan terbuka bagi akses public terhadap beberapa kasus yang masuk persidangan serta dokumen publik berkenaan putusan majelis hakim sebagai bahan ilmiah dan pengungkapan kasus –kasus kejahatan.
3. Jadwal persidangan pada kasus-kasus korupsi serta Illegal logging tidak lagi sembunyi-sembunyi dan selalu molor dalam persidangannya, sehingga baik terdakwa, korban maupun keluarga tidak menunggu hasil penetapan majelis hakim.
4. Majelis hakim sebagai pemutus suatu perkara sebagai fungsinya tidak lepas memberikan pendidikan kepada para pihak, fungsi pendidikan hukum selayaknya dilakukan juga di persidangan dengan prilaku yang baik, sesuai Kitab Hukum Acara Pidana(KUHAP), namun selama ini sering tidak sesuai dengan aturan tersebut yang mengatur jalan persidangan.
Ketika Keadilan yang di rasakan masyarakat terasa dan dinikmati, maka Hakim juga yang menuai hasilnya, pemerintah juga memetik buahnya, pembanunan di segala sisi terlaksana dengan baik, masyarakat menjadi aman dan tentram. Sejuta harapan dari hati masyarakat kepada peradilan yang bebas dari mafia peradilan.amin.
Pontianak, 15 juli 2010
Kontak Rakyat Borneo
(Koord. Hukum dan Monitoring Peradilan)
Firanda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar